Inilah deretan tokoh yang memberikan kritikan mengenai langkah pemerintah yang menyiapkan fase new normal. Deretan tokoh tersebut kurang setuju jika new normal diterapkan terlalu dini. Terlebih jumlah pasien positif virus corona baru atau Covid 19 di Indonesia belum mengalami penurunan.
Seperti yang diberitakan, Pemerintah nampaknya sedang mempersiapkan kehidupan baru atau new normal pasca Covid 19. Sejumlah persiapan telah dilakukan Presiden Jokowi dalam menghadapi new normal. Pemerintah sudah menyusun skenario tahapan untuk menerapkan new normal di Indonesia.
Tahapan ini guna memulihkan perekonomian yang sempat lumpuh saat pandemi Covid 19. Sejumlah persiapan yang dilakukan antara lain, Selasa (26/5/2020) Jokowi melakukan pengecekan di Stasiun MRT Bundaran HI untuk melihat kesiapan new normal. Jokowi juga meninjau kesiapan new normal di Summarecon Mall Bekasi di hari yang sama.
Selain itu, sebanyak 340.000 Personel TNI Polri juga dikerahkan untuk persiapan new normal. Namun, pemerapan new normal di Indonesia ini ternyata dianggap terlalu dini oleh beberapapihak. Politisi Gerindra, Fadli Zon memberikan kritikan pedas terhadap kebijakan pemerintah soal new normal.
Lewat Twitternya, @fadlizon, pada Selasa (26/5/2020), Fadli Zon menganggap sikap pemerintah masih tidak konsisten. Kebijkan new normal diyakininya akan berubah menjadi new disaster atau bencana baru. Sebab menurutnya, tidak hanya sebatas penyebaran virus corona yang tidak dapat terbendung, new normal yang tidak disertai dengan kedisiplinan katanya akan memudarkan kepercayaan publik terhadap Indonesia.
Imbasnya, warga Indonesia yang hendak bepergian keluar negeri atau sebaliknya, termasuk investasi menurutnya akan mendapatkan penolakan. "Kebijakan mencla mencle n penanganan Covid 19 penuh inkonsistensi, bisa menjadi 'new disaster' (bencana baru) bukan 'new normal'," tulis Fadli Zon. "Tak hanya soal kasus penyebarannya, tp kepercayaan dunia thd kita makin pudar. Bisa jd kita tak bisa masuk ke byk negara. Mudah2an prediksi sy salah," tambahnya.
Menurut dr Tirta, new normal masih terlalu dini untuk dilakukan. Hal itu diungkapkan dr Tirta melalui acara Fakta tvOne yang tayang pada Selasa (26/5/2020). "Kalau saya bilang sih masih jauh, ya masih jauh kalau saya bilang," kritiknya.
Pasalnya, puncak Covid 19 di Indonesia juga belum diketahui kapan. Dokter yang juga pengusaha ini khawatir bahwa jumlah kasus Covid 19 di Indonesia terus bertambah di mana negara lain sudah mulai menurun. "Ini aja puncak sekarang kita Juni katanya 'The new normal', ini aja puncaknya saja enggak tahu loh kapan ini."
"Meroket ini, ketika negara lain turun kita satu satunya meroket bos," ungkapnya. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, skenario new normal yang ingin diterapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan bisnis maupun layanan publik, masih terlalu dini. Hal itu lantaran pemerintah dinilai belum mampu untuk mengendalikan penyebaran Covid 19, yang mana kurva positif virus ini pun belum melandai, bahkan masih menunjukkan tren kenaikan.
Padahal, WHO menganjurkan prasyarat bahwa new normal hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid 19. Dengan angka positif covid 19 yang masih menanjak, pemerintah dinilai terlalu gegabah dan seakan sedang berjudi (gambling) jika ingin memaksakan penerapan new normal dalam waktu dekat ini. "Menurut saya terlalu dini, terlalu gegabah. Ini gambling. Dengan kondisi sekarang maka belum bisa dikatakan pemerintah sudah berhasil mengendalikan wabah.
Dengan indikator itu, maka sebenarnya belum memenuhi syarat memberlakukan new normal," ungkap Tulus, dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (26/5). Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Jansen Sitindaon menilai, seharusnya yang jadi acuan new normal adalah data kasus corona. Sedangkan di Indonesia kurva kasus corona masih naik.
"Jika melihat data: kurva Corona Indonesia sama sekali belum turun dan melandai. Padahal inilah dasar paling diterima akal #NewNormal layak dilakukan. Malah 'relaksasi' kemarin membuat angkanya naik cetak rekor. Padahal sdh pakai protokol. Apalagi ada gelombang kedua penularan," tulis Jansen di akun Twitternya, @jansen_jsp yang dikutip pada Selasa (26/5/2020). "Menurut saya data dr tim medis, dokter, ahli epidemiologi yg harus dijadikan dasar #NewNormal ini dilakukan. Jika jumlah kasus positif saja belum turun ya jangan dulu. Termasuk daerah dikatakan zona hijau atau merah dibuktikan dgn tes massif. Agar cerminkan keadaan sebenarnya," jelas Jansen. "Pelonggaran, Relaksasi, #NewNormal silahkan dilakukan setelah para epidemiolog & dokter dokter kita didengar. Krn ini ranah mereka. Bukan para politisi. Seperti Fauci di AS para epidemiolog kita juga ayo bersuara. Sehingga tdk terjadi kebijakan 'coba²' krn nyawa manusia taruhannya," tambah Jansen.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengkritik pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat bersiap menghadapi era normal baru ( new normal). "Kebijakan ‘new normal’ sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh separuh oleh Pemerintah, WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid 19, seperti China, Vietnam, Jerman dan negara lainnya," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020), dikutip dari Kompas.com. Netty mengatakan, untuk menerapkan normal baru, pemerintah harus memastikan dapat mengendalikan penyebaran virus corona dengan kurva perkembangan Covid 19 menurun.
Selain itu, pemerintah harus mampu melakukan tes secara masif guna pemeriksaan Covid 19. "Berbagai tempat publik seperti sekolah dan perkantoran harus bisa menerapkan protokol pencegahan Covid 19," ujar dia.