Fri. Dec 4th, 2020

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Andre Rosiade tidak akan dicalonkan menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Keputusan tersebut diambil setelah adanya kontroversi keterlibatan Andre Rosiade dalam penggerebekan pekerja seks komersil (PSK) di salah satu hotel di Padang. "Dengan pertimbangan dan situasi yang ada saat ini, sudah kami sampaikan bahwa DPP Gerindra mempertimbangkan untuk tidak memajukan Andre Rosiade sebagai calon gubernur Sumatera Barat," kata Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Sebelum adanya kontroversi tersebut, kata Sufmi Dasco, beberapa pihak mengajukan nama Andre Rosiade menjadi calon orang nomor satu di tanah Minang itu. "Waktu itu kami dengar ada beberapa cabang yang mencalonkan saudara Andre. Tapi, sampai saat ini kami belum buka pendaftaran," ucap Dasco. Menurutnya, Gerindra bersama partai koalisi saat ini sedang mengodok nama nama calon gubernur Sumbar yang akan dimajukan pada Pilkada 2020, salah satunya Nasrul Abit.

"Belum ada nama yang keluar, tapi kami sedang godok termasuk nama Nasrul Abit," ucap Dasco. Sebelumnya, Ketua DPP Jarak Donny Manurung menduga keterlibatan Andre dalam penggerebakan PSK untuk mendulang suara dalam Pilkada Sumbar pada September 2020. "Terdapat konflik kepentingan, karena kami dengar dia ingin maju sebagai gubernur Sumatera Barat dan kami lihat dia nyari simpati, kan khususnya warga Padang kan punya standar moral yang sangat tinggi ya," ujar Donny.

"Andre menggunakan isu prostitusi untuk mengangkat untuk mendompleng suara, mendompleng popularitas dialah," sambung Donny. Wakil Ketua MPR menyebut sebagai anggota tidak memiliki kewenangan ikut serta melakukan penggerebekan pekerja seks komersil (PSK). Menurutnya, salah satu fungsi anggota DPR itu melakukan pengawasan, tetapi hal tersebut harus berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) setiap komisi.

"Seperti saya di komisi III, maka tupoksinya mengawasi proses penegakan hukum. Saya tidak mengawasi misalnya rumah sakit, atau pelaksanaan pemerintahan daerah secara langsung," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Diketahui Andre jadi anggota Komisi VI yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Arsul yang juga sebagai anggota Komisi III DPR menyebut, seharusnya Andre tidak perlu turun langsung menggrebek tindakan prostitusi, tetapi hanya perlu koordinasi dengan instansi terkait.

"Misalnya di daerah pemilihan saya ada problem terkait pendidikan, maka saya sampaikan kepada teman satu fraksi di komisi X, kemudia jika ada misalnya soal haji maka saya sampaikan ke komisi VIII," paparnya. "Tetapi kita berikan kesempatan kepada majelis kehormatan Gerindra untuk memeriksa. Kemudian pasti nanti akan didengar keterangan dari semua pihak kan, nah kita tunggulah," sambung Arsul. Seperti diketahui, ikut dalam sebuah penggerebekan kasus prostitusi online di sebuah kamar hotel di Padang, Sumatera Barat.

Pada penggerebekan tersebut, seorang pekerja seks komersial (PSK) berinisial NN (26) ditangkap polisi. Bukan hanya NN, polisi juga menangkap muncikari berinisial A (24). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penggerebekan tersebut menuai kritik lantaran tidak sesuai dengan tugas Andre sebagai anggota Komisi VI DPR dan diduga ada unsur politis.

admin

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *